Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Baru Mulai 2013

Khabar gembira bagi Wajib Pajak Orang Pribadi karena mulai 1 Januari 2013 besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan mengalami kenaikan. Kenaikan PTKP tersebut akan berpengaruh kepada jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar akan berkurang jika penghasilan yang diterima tetap.  Untuk pribadi Wajib Pajak semula besarnya PTKP setahun adalah Rp 15.840.000, sekarang menjadi Rp 24.300.000. Ketentuan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru tahun 2013 tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

Berikut disampaikan besar PTKP yang baru serta perbandingannya dengan PTKP yang lama.

Keterangan PTKP Baru  PTKP Lama 
Diri Sendiri       24,300,000.00  15,840,000.00
Tambahan WP Kawin         2,025,000.00    1,320,000.00
Tambahan Istri Bekerja       24,300,000.00  15,840,000.00
Tambahan Tanggungan         2,025,000.00    1,320,000.00

Sistem Penomoran Baru Dalam Pembuatan Faktur Pajak

Dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sebagaimana diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Faktur Pajak mempunyai peran yang sangat strategis. Berbagai upaya penyempurnaan sistem telah dilakukan oleh DJP. Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya segala bentuk penyalahgunaan Faktur Pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, peraturan tentang Faktur Pajak kembali mengalami perubahan. Diharapkan juga, Pelayanan dan kenyamanan kepada seluruh Pengusaha Kena Pajak akan meningkat.

Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan, setelah program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang akan berlaku efektif untuk penerbitan Faktur Pajak mulai tanggal 1 April 2013.

Dalam peraturan tersebut, penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak yang ditentukan bentuk dan tatacaranya oleh DJP. Untuk mendapatkan nomor seri Faktur Pajak, PKP perlu mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar. Surat pemberitahuan kode aktivasi akan dikirimkan melalui pos ke alamat PKP, sedangkan password akan dikirimkan lewat email. Setelah mendapat kode aktivasi dan password, kemudian PKP mengajukan surat permintaan nomor seri Faktur Pajak ke Kantor Pelayanan Pajaka (KPP) tempat PKP terdaftar untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan. Selanjutnya, PKP akan mendapatkan surat pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak untuk digunakan dalam penomoran Faktur Pajak.

Berkenaan dengan peraturan baru ini, PKP perlu memastikan bahwa alamat yang terdaftar adalah alamat yang sesuai dengan kondisi nyata PKP. Hal ini dimaksudkan agar pada pengiriman surat pemberitahuan kode aktivasi dapat diterima oleh PKP. Apabila terdapat perbedaan antara alamat yang sebenarnya dengan alamat yang tercantum dalam Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus segera melakukan update alamat ke KPP tempat PKP terdaftar. PKP perlu juga mempersiapkan alamat surat elektronik (email) untuk korespondensi pemberitahuan email dan surat pemberitahuan kode aktivasi/surat pemberitahuan penolakan kode aktivasi yang Kembali Pos (kempos).

Ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan tersebut adalah :

  1. Kode dan nomor seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 2(dua) digit kode transaksi, 1 (satu) digit kode status, dan 13 (tiga belas) digit nomor seri Faktur Pajak;
  2. Nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh DJP melalui permohonan dengan instrumen pengaman berupa kode aktivasi dan password;
  3. Identitas Penjual dan Pembeli, terutama alamat harus diisi dengan alamt sebenarnya atau sesungguhnya;
  4. Jenis Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya;
  5. Pemberitahuan PKP/pejabat/pegawai penandatangan Faktur Pajak, harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang sah dan dilegalisasi pejabat yang berwenang;
  6. PKP yang tidak menggunakan nomor seri Faktur Pajak dari DJP atau menggunakan nomor seri Faktur Pajak ganda akan menyebabkan Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak tidak lengkap;
  7. Faktur Pajak tidak lengkap akan menyebabkan PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan sebagai Pajak Masukan dan PKP Penjual dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, diharapkan PKP dapat mempersiapkan diri untuk menyesuaikan penomoran Faktur Pajak. Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi KPP tempat PKP dikukuhkan atau melalui Kring Pajak 500200. (Sumber: Direktorat Pajak).

Akuntan Senior Tidak Mau Kalah

Mantan Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) periode 1998-2002 Zainal Soedjais mengklaim bahwa dirinya dan rekan rekan akuntan yang telah berusia 60 tahun keatas telah mendirikan Perhimpunan Akuntan Senior Indonesia dan saat ini yang menjadi ketua perhimpunan ini adalah Zainal Soedjais.

Hal itu dikemukakannya dalam malam ramah tamah ulang tahun IAI ke 55 di Jakarta ( rabu,19/12/12). Menurutnya sebagai akuntan yang telah berusia 60 keatas tidak begitu saja pensiun, namun akan terus berkarya “ caranya kami akan mendorong akuntan muda untuk bekerja lebih profesional untuk menegakkan kebenaran dan keadilan“ ujarnya.

Namun ia juga mengingatkan perhimpunan ini masih dalam naungan organisasi IAI dengan focus kegiatan melakukan sharing antar anggota , berbagi pengalaman untuk memberi masukkan kepada akuntan muda dan pemerintah “ tapi kita tidak menyaingi IAI itu pasti, tapi kami mendorong teman temen IAI terutama yang mudanya untuk mulai memasuki dunia politik  “ ujarnya

Dengan memasuki dunia politik, maka kesempatan akuntan untuk memperbaiki negara ini akan lebih besar dengan memasuki dunia politik, “ akuntan bisa menjadi anggota DPR, menjadi kepala Daerah , presiden dengan itu kita bisa menegakkan kebenaran dan keadilan “ ujarnya.

Harus diingat saat ini profesi lain, seperti dokter dan  pengacara telah lebih dahulu memasuki dunia politik, dan ia memandang akuntan juga harus masuk ke dunia politik . Pendapat Zaenal terkait perlunya akuntan memasuki panggung politik juga di dukung oleh akuntan senior lainnya yakni mantan Menteri Keuangan Bambang Soedibyo.

Menurut Bambang politik bisa dimasuki oleh semua kalangan, termasuk oleh para akuntan, hanya saja ia menilai saat ini akuntan termasuk salah satu yang sangat alergi terhadap dunia politik, sehingga ia menghimbau para akuntan untuk tidak ragu jika ada niatan untuk terjun di dunia politik.

Namun terkait dengan pembentukan Perhimpunan Akuntan Senior Indonesia ia menilai itu hanya guyonan belaka “ saya rasa itu hanya guyonan belaka “ ujarnya.*** (Sumber IAI)

Comments are closed.