pajak-03

Tulisan ini terinspirasi dari artikel Erikson Wijaya yang dimuat di Portal Kepegawaian berjudul Saat Modernisasi DJP Di Persimpangan. Dalam artikel tersebut penulis memberikan sebuah pemikiran bahwa benteng integritas petugas pajak tidak cukup hanya dibangun di atas pundi-pundi materi (remunerasi). Ada satu hal lagi yang sifatnya non materi yang juga harus ada. Tersebutlah manajemen SDM dan Pengembangan Kapasitas Pegawai. Sayangnya faktor kedua ini justru terkebiri dengan kebijakan moratorium UPKP pegawai golongan II ke III dan yang terbaru Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 04 Tahun 2013.

Satu hal yang cukup krusial di dalam SE Menpan ini, yang disebutkan artikel tersebut, adalah mengenai ketentuan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS. Usia maksimal untuk program D-I, D-III, dan S1 (ya benar S1) adalah 25 tahun. Oke, ada perbedaan pandangan tentang apakah 25 tahun ini untuk tugas belajar saja bukan izin belajar. Tapi pada intinya tetap saja menjadi sebuah batasan bagi PNS untuk mengembangkan kapasitas dirinya.

Dengan kapasitas SDM seadanya bagaimana mungkin DJP mewujudkan visi menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara. Visi yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-334/PJ/2012. Bahkan dalam peraturan tersebut (KEP-334/2012) disebutkan bahwa salah satu kelemahan DJP yang menghilangkan potensi penerimaan pajak adalah keterbatasan pengetahuan pada sektor industri tertentu.

Tetapi tentu saja Menpan mempunyai sebuah alasan yang logis dibalik keluarnya sebuah aturan. Jika melihat postur APBN porsi belanja pegawai menelan biaya yang besar, salah satu yang terbesar bahkan disamping subsidi. Jadi memang diperlukan segala cara untuk menekan belanja pegawai ini.

Perkara dilematis seperti ini bukan yang pertama terjadi. Contoh lain adalah tentang penambahan pegawai pajak. Dirjen Pajak sejak tahun lalu sudah menyuarakan bahwa komposisi dan jumlah pegawai pajak saat ini belum ideal. Butuh tambahan pegawai agar rasio pegawai pajak dengan jumlah penduduk tidak terlalu njomplang. Yang terjadi malah moratorium penerimaan PNS selama 16 bulan, meskipun untuk tahun ini moratorium sudah dihentikan.

DJP dengan reformasi birokrasinya harus jalan terus, tidak boleh berhenti di persimpangan jalan. Sudah saatnya DJP memilih satu jalan, jalan yang jarang dilalui, mungkin dengan menjadi institusi tersendiri, mungkin.

Oleh M. Yusuf Adikusuma, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Comments are closed.