pajak-05

Metode penyuluhan dibagi menjadi 2, yaitu metode secara langsung dan tidak langsung. Dalam metode langsung, penyuluh bertatap langsung dengan sasaran, sedangkan dalam metode tidak langsung pesan disampaikan melalui perantara atau media, misalnya media cetak atau elektronik (radio dan televisi). Dalam rangka melakukan sosialisasi secara tidak langsung, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II melaksanakan kegiatan talkshow di stasiun televisi JTV pada tanggal 3 Oktober 2013 pukul 20.00 WIB. Sebagai narasumber adalah Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Jawa Timur II, Junaidi Eko Widodo dan Ni Luh Putu Argiyanti, Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Jawa Timur II.

Tema yang diambil adalah PP 46 tahun 2013 yang sedang hangat dibicarakan masyarakat. Dijelaskan oleh Kabid P2Humas bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)  merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% dari total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, masih sangat rendah hanya 0.7% dari total penerimaan pajak. Sedangkan jika dilihat dari jumlah UMKM di seluruh Indonesia saat ini sekitar 50-60 juta dibandingkan dengan jumlah seluruh Wajib Pajak sebesar 20 juta, menunjukkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih rendah.

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan hak bagi setiap warga Negara  termasuk pengusaha UMKM untuk ikut berpartisipasi membayar pajak, dan untuk memberikan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dengan tarif 1% atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mempermudah para pelaku UMKM berpartisipasi membayar pajak, sehingga akan meningkatkan partisipasi Wajib Pajak yang masih rendah. Acara yang berlangsung live ini menarik perhatian pemirsa TV untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan PP 46 tahun 2013. Pertanyaan dari pemirsa antara lain, mulai Januari sampai Juni 2013 untuk tiap transaksi dia dipotong PPh 1% bagaimana untuk selanjutnya.

Bahwa atas pemotongan yang dilakukan tiap bulan bisa diajukan pembebasan sesuai Per-32/PJ/2013. Permohonan pembebasan diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP menyampaikan kewajiban SPT Tahunan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Atas permohonan pembebasan yang diajukan, Kepala KPP harus memberikan keputusan apakah permohonan diterima atau ditolak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Ada juga pemirsa yang menyampaikan keberatannya  dengan PP 46 tahun 2013 karena tarif sebesar 1% tidak memperhitungkan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan.

Sumber : Kanwil Pajak

Comments are closed.