Caleg dan Kepatuhan Pajak

Posted: March 22, 2014 in Akuntansi dan Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan
Tags: , , ,

perpajakan

Optimisme dan Pesimisme Menjelang pemilu legislatif yang semakin dekat yaitu bulan April tahun ini, kita bisa melihat begitu banyak poster, pamflet, selebaran berupa foto-foto calon legislatif, bahkan stiker-stiker yang ditempel di mobil di memenuhi pandangan di setiap sudut kota. Setiap caleg menebar pesona, menebar janji yang tentu semuanya untuk manarik simpati masyarakat untuk memilihnya.

Untuk memasang alat peraga kampanye saja, seorang caleg bisa menghabiskan dana ratusan hingga miliaran rupiah belum lagi memasang iklan-iklan di media massa yang tentunya tidak murah. Dengan sistem pemilu sekarang, memang masing-masing caleg harus jor-joran dalam mempromosikan dirinya sendiri agar terpilih nantinya dengan berbagai macam cara. Memasang fotonya di tiang-tiang listrik, di pohon-pohon, di jembatan, di tembok rumah, di oplet-oplet. Ada yang sekarang lebih rajin mendatangi pengajian-pengajian, arisan RT, gotong royong sekitar, rajin menyumbang untuk fasilitas umum bahkan ada yang membagikan sembako dan lain-lainnya.

Para caleg tampak begitu optimis menjelang pemilu nanti. Bagaimana dengan kita sebagai masyarakat yang mempunyai hak pilih? Dari berbagai perbincangan di kampung malah sebagian besar masyarakat tidak begitu antusias dan cenderung apatis menjelang pemilu nanti. Berbagai survei resmi banyak yang menyatakan seperti itu. Mereka mengaku tidak tertarik dengan segala hal yang berkaitan dengan politik.

Masyarakat pesimistis politisi akan memenuhi janji politiknya, dan menuding politisi sebagai sekumpulan orang yang mengejar keuntungan pribadi. Saking begitu kecewanya, mereka menyamaratakan bahwa semua politisi maupun partai politik begitu adanya. Hal ini disebabkan begitu masifnya berita-berita di media massa tentang buruknya kinerja politisi dan meningkatnya jumlah politisi yang terjerat hukum terutama korupsi.

Tentu saja sikap apatisme masyarakat terhadap pemilu tidak boleh dibiarkan, karena negara ini membutuhkan partisipasi aktif dari semua warga negara untuk menjaga kelangsungan pembangunan di wilayah NKRI. Harus diyakinkan bahwa melalui pemilu itulah nantinya, kita bisa membangun harapan kembali akan kehidupan yang lebih baik, pemerataan pembangunan, pemerataan kesejahteraan dengan memilih wakil kita yang lebih baik, yang memang bekerja untuk kebaikan bersama bukan kebaikan dirinya sendiri, keluarganya, koleganya atau partainya. Kita cari politisi yang berjiwa negarawan, bukan yang berjiwa karyawan, berjiwa dagangan, hobinya arisan anggaran, mata duitan dan malas-malasan.

Pertimbangan Pemilih Cerdas Dari sekian banyak caleg yang ditawarkan kepada kita mungkin bingung juga ya memilihnya. Caleg untuk DPRD Riau saja tercatat 774 orang yang memperebutkan 65 kursi di DPRD Riau. Untuk DPR pusat sebanyak 560 kursi, diperebutkan 6.608 orang caleg. Dari sekian banyak caleg yang ditawarkan ditambah sedikitnya waktu bagi pemilih untuk mengetahui informasi tentang seorang caleg membuat calon pemilih seperti kita kebingungan terutama saat di TPS saat mencoblos. Akhirnya mereka mencoblos berdasarkan hal-hal yang kurang bermutu. Karena artis yang sudah popular, karena cantik atau ganteng fotonya, karena sudah dikasih duit, karena sanak familinya.

Tidak heran jika setelahnya banyak terpilih anggota dewan yang kurang bermutu sebagaimana fakta yang ada. Ujung-ujungnya tingkat kepercayaan publik baik kepada pemerintah maupun anggota dewan atau politisi menurun drastis. Jangan sampai hal ini terjadi lagi karena pemilu ini menyangkut masa depan kehidupan seluruh lapisan masyarakat lima tahun ke depan. Informasi dan waktu yang cukup bagi para pemilih untuk memilah dan mempertimbangkan dengan matang atas caleg yang akan dipilihnya menjadi salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan pemilu dan legislator yang bermutu.

Salah satu informasi tambahan yang patut diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana daftar caleg di setiap kecamatan, kelurahan/desa atau TPS adalah data kepatuhan pajak masing-masing caleg yang mana data tersebut meliputi data NPWP, mulai terdaftar, kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya selama tiga tahun terakhir sebagai data track-recordnya akan kewajibannya kepada negara. Data ini bisa menjadi pertimbangan instan yang lebih rasional bagi pemilih cerdas untuk menentukan pilihannya.

Sehubungan dengan semakin dekatnya hari pencoblosan tanggal 9 April nanti, yang mana masyarakat sepertinya tidak begitu banyak mendapat informasi tentang seorang caleg, selain gelar dan darimana partainya, karena pada masa kampanye lebih banyak disuguhi konser dangdut, goyang oplosan, konvoi-konvoi kendaraan, ada baiknya bagi Komisi Pemilu Umum mempertimbangkan untuk mengumumkan kepatuhan pajak para caleg-caleg tersebut sebagai salah satu pertimbangan pemilih untuk mencari seorang caleg yang lebih baik.

Kenapa kepatuhan terhadap pajak bisa dijadikan pertimbangan? Karena seorang caleg yang sudah ber-NPWP, sudah membayar pajak dan melaporkan pajaknya pada negara berarti telah memenuhi kewajibannya kepada Negara sebagaimana definisi pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sebagaimana dinyatakan dalam UU KUP. Caleg tersebut terbukti ikut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan, dan seharusnya lebih peduli terhadap anggaran negara dari pajak penghasilan yang telah dibayarnya sehingga tidak akan rela jika nantinya disalahgunakan atau dibuat “bancakan”. Caleg demikian layak untuk dipilih karena lebih peduli dan patuh akan kewajibannya kepada negara.

Bagaimana untuk caleg yang belum ber-NPWP? Caleg seperti ini dapat diterjemahkan sebagai “kurang mampu” secara ekonomi. Dapat dibayangkan bagaimana caleg tersebut akan giat memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat jika kesejahteraannya sendiri dan keluarganya masih dipertanyakan. Jangan-jangan nanti kalau terpilih jadi anggota dewan lebih senang ikut “bancakan anggaran” dari pada mengawasi penggunaan anggaran.

Untuk caleg yang sudah ber-NPWP akan tetapi tidak melaporkan SPT-nya bisa diterjemahkan caleg yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghindar pajak atau mengelak dari kewajibannya. Seperti jika Anda seorang muslim, apakah Anda rela atau percaya seorang yang shalat lima waktunya masih bolong-bolong, begitupun puasanya, tiba-tiba orang tersebut memberikan khotbah jumat di masjid Anda. Dengan demikian semoga KPU mempertimbangkan untuk melakukannya sebagai bantuan kepada para “pemilih cerdas” untuk memilih caleg yang dipercayanya.

Diharapkan nantinya tingkat partisipasi pemilih juga akan meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya Direktorat Jenderal Pajak akan mendukung penuh langkah KPU dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kepatuhan terhadap pajak kepada masyarakat.

“Di kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke”

Oleh Aidin Fathur Rahman, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Comments are closed.