Direktorat Jenderal Pajak dan Sepakbola

Posted: August 7, 2014 in Akuntansi dan Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan
Tags: , , , , , ,

sepak bola

Piala Dunia tahun 2014 baru saja selesai, dengan Jerman keluar sebagai juaranya setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai puncak. Sebagai sebuah olahraga sekaligus hiburan, sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sepakbola. Salah satunya adalah tentang kerja sama tim dalam mencapai tujuan bersama, yakni kemenangan.

Timnas Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi, pemain terbaik dunia dengan segudang penghargaan, nyatanya tidak berdaya menghadapi timnas Jerman yang anggota timnya tidak memiliki nama sebesar Messi. Sebagai striker yang menjadi tumpuan timnas Argentina dalam membobol gawang lawan, Messi justru gagal mencetak gol, namun tentu saja kegagalan tersebut bukan 100% kesalahan Messi, karena sejatinya sepakbola adalah permainan tim, maka setiap anggota tim punya tanggung jawab yang sama dalam upaya meraih kemenangan.

Sebuah tim tidak akan bisa meraih kemenangan jika hanya mengandalkan satu individu saja. Messi tidak akan pernah bisa mencetak gol jika anggota tim yang lain tidak mengoper bola atau memberi assist kepadanya. Oleh karena itu, setiap anggota tim dituntut untuk bahu membahu bekerjasama menjalankan taktik jitu untuk mengalirkan bola melalui operan pendek atau panjang, dari daerah pertahanan sendiri sampai daerah pertahanan lawan, hingga akhirnya mampu mencetak gol ke gawang lawan.

Striker dan Aliran Bola

Jika dianalogikan dengan tim sepakbola, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan Lionel Messi dalam urusan mengumpulkan penerimaan negara, DJP adalah striker yang bertugas mencetak gol terhadap target penerimaan. Namun seperti tim sepakbola, DJP juga tidak bisa bekerja sendirian, DJP membutuhkan operan bola dan assist dari anggota tim lain supaya bisa mencetak gol. Lantas bola seperti apa yang dibutuhkan DJP dan siapa saja anggota tim tersebut? Bola disini dapat dianalogikan sebagai data dan informasi terkait perpajakan.

Tidak dapat dipungkiri, data dan informasi yang akurat merupakan modal utama bagi DJP dalam menjalankan tugasnya. Namun, selama ini DJP lebih sering menggunakan data dan informasi yang diperoleh melalui usaha sendiri, yaitu data pada SPT Tahunan atau SPT Masa. Sebagai contoh, untuk menggali potensi, para pegawai pajak biasanya melakukan ekualisasi dengan cara membandingkan data omset pada SPT Tahunan dengan DPP pada SPT Masa PPN. Data tersebut tentu saja dapat digunakan, namun derajat reliabilitas dan validitasnya masih kurang, sehingga penggalian potensi tersebut kurang optimal. Oleh karena itu, untuk memperoleh data dan informasi yang reliable dan valid, maka DJP membutuhkan dukungan aliran data dan informasi dari anggota tim yang lain.

Dengan data dan informasi tersebut, maka pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak dapat diawasi dengan lebih intensif, penggalian potensi dapat lebih optimal dan target penerimaan negara dapat tercapai.

Anggota Tim

Sama halnya dengan sepakbola yang membutuhkan keutuhan dan kelengkapan anggota tim dalam satu kesebelasan, DJP juga membutuhan anggota tim lain dalam upaya mencetak gol berupa target penerimaan negara.

Dalam pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), menyebutkan bahwa: “Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak…” Kemudian pada ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa: “Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara…”

Aturan tersebut ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan. Pada pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. Berdasarkan penjelasan diatas, maka ILAP dapat kita analogikan sebagai anggota tim yang harus mendukung DJP dengan cara memberi operan dan assist data dan informasi untuk diolah dan digunakan DJP dalam upayanya mencapai target penerimaan negara, yang pada akhirnya penerimaan negara tersebut akan digunakan antara lain untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang akan dinikmati seluruh masyarakat.

Dengan kata lain, tercapainya target penerimaan negara akan memberikan kita kemenangan bersama.

Taktik

Salah satu “taktik” yang digunakan DJP untuk kegiatan pertukaran data dan informasi antara lain melalui Inisiatif nomor 8 (delapan) dalam program Transformasi Kelembagaan, yakni Secara Sistematis Melibatkan Pihak Ke-3 Untuk Data, Penegakan Hukum Dan Penjangkauan Wajib Pajak. Tujuan Inisiatif 8 ini adalah membangun dan memperkuat kemitraan eksternal dalam distribusi data, penjangkauan wajib pajak, dan penegakan hukum guna meningkatkan penerimaan dan meningkatkan kepatuhan.

Beberapa kegiatan yang akan dan sudah dijalankan pada Inisiatif 8 antara lain:

  1. melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan dan PMK-132/MK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  2. menyusun Kesepakatan Bersama (MoU) mengenai pertukaran data perpajakan dengan Kementerian dan Lembaga, PT. BPJS Ketenagakerjaan, Kemendiknas, PLN, Bank Indonesia, Kejaksaan RI, dan Polri;
  3. mengadakan seminar perpajakan dengan APINDO, IKPI dan tax center pada perguruan tinggi;
  4. pembuatan aplikasi untuk memproses data eksternal.

Lantas, apakah dukungan setiap anggota tim, aliran data dan informasi, dan taktik jitu sudah cukup untuk memenangi sebuah pertandingan? Jawabannya belum tentu, ada satu faktor lagi yang bisa melengkapi kesemua itu, yakni dukungan pemain kedua belas, suporter! Suporter Siapa suporter ini? Suporter dapat dianalogikan sebagai seluruh warga negara Indonesia. Layaknya para pesepakbola yang mentalnya bertambah kuat ketika mendapat dukungan suporter, maka dukungan warga negara Indonesia terhadap DJP juga akan membuat DJP semakin tangguh dan lincah dalam mengumpulkan penerimaan negara.

Setiap “suporter” dapat mendukung DJP dengan cara membayar pajak, mengisi dan menyampaikan SPT Masa/Tahunan. Selain itu, wajib pajak juga dapat memberikan informasi, laporan, data dan pengaduan jika mengetahui ada pegawai pajak yang berbuat curang melalui saluran pengaduan di Kring Pajak di line telepon 500200. Dukungan tersebut tentu akan menjadi suntikan tenaga bagi DJP dalam mengumpulkan penerimaan negara.

Kesimpulan

Meskipun tugas utama mengumpulkan penerimaan negara diembankan kepada DJP, namun sejatinya untuk mencapai tugas tersebut dibutuhkan kerjasama tim yang solid dalam memberi aliran data dan informasi, taktik jitu dan dukungan suporter. Jika hal tersebut terwujud, maka bukan tidak mungkin, DJP akan mencapai target penerimaan dan menjadi juara untuk kemenangan Indonesia!

Oleh Muhammad Andri, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Comments are closed.