Benci Bayar Pajak, Siapa yang diuntungkan ?

Posted: November 8, 2014 in Akuntansi dan Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan
Tags: , , , , , , , , , , ,

pajak

Jika sebagian besar atau semua masyarakat Indonesia membenci dan memboikot pajak, siapakah yang diuntungkan dan pihak mana saja yang dirugikan? Bisa kita lihat dari sisi pengumpulan pajak dan sisi pemanfaatannya. Dilihat dari sisi pengumpulan pajak (Pajak penghasilan/PPh). Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan asas self assessment system dimana Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri.

Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah PPh yang terhutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun untuk memudahkan system pembayaran PPh, dikenal adanya pemotongan PPh melalui pemberikerja/bendahara pemerintah. Masyarakat kelas bawah, pekerja, karyawan buruh dengan level rendah, setiap menerima penghasilan dari majikan/pemberi kerja langsung dipotong PPh…nyaris tidak ada cara untuk menghindari pajak.

Namun bagi mereka sebagian lain yang mencari penghasilan sebagai Pengusaha, Wiraswastawan, Pedagang dan jenis usaha lainnya selain buruh/karyawan dan sejenisnya, mereka memiliki peluang untuk tidak membayar PPh dengan benar bahkan sama sekali tidak membayar PPh baik karena sengaja maupun tidak. Padahal memiliki tingkat kesejahteraan dan asset yang tinggi. Nah jika gerakan boikot pajak dan pelemahan DJP ini berhasil, maka kelas pekerja/buruh nyaris tidak bisa menghindarkan diri dari pemungutan PPh, karena jelas sistem pemungutan PPh melekat di sumber pemberi penghasilan. Kecuali memang pemberi kerja berani menggelapkan pajak atas karyawan. Artinya sama sekali tidak memotong pajak atas pemberian penghasilan (gaji, upah, honor) kepada karyawan, namun ini tindakan konyol dan gampang ketahuan.

Gerakan boikot pajak bisa jadi mendorong para Pengusaha, Wiraswatawan, Pedagang dan jenis usaha lainnya selain buruh/karyawan untuk tidak menghitung pajak dengan jumlah yang benar. Jika ini terjadi dan pada saat yang sama masyarakat sudah antipati pada pajak dan DJP, siapa yang akan mengawasi kebenaran pembayaran para Pengusaha, Wiraswatawan, Pedagang dan jenis usaha lainnya selain buruh/karyawan? Jadi ketika ada aksi boikot pajak, maka ada sebagian eleman warga Negara yang tidak membayar pajak, sementara masyarakat kelas pekerja, karyawan, buruh, kuli terus dan tetap membayar pajak dengan pemotongan dari penghasilan bulanan.

Apakah adil jika ada ketimpangan seperti ini? Dari sisi pemanfaatan Jika aksi boikot pajak berhasil dan mengganggu APBN dari sisi penerimaan Negara, maka dampaknya banyak program sosial kemsyarakatan yang ngadat, pertanyaannya siapa pihak yang paling dirugikan dari mandeknya program sosial kemasyarakatan, jawabannya kembali lagi masyarakat kelas pekerja, karyawan, buruh, kuli yang paling merasakan akibatnya. Berkurangnya (lumpuhnya) layanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit, pengurangan subsidi obat-obatan, makanan, pendidikan, BBM.

Namun sebagian lain masyarakat yang mencari penghasilan sebagai Pengusaha, Wiraswastawan, Pedagang dan jenis usaha lainnya selain buruh/karyawan dan memiliki kekayaan lebih, tentunya tidak terpengaruh karena mereka mampu membeli jasa layanan kesehatan swasta bahkan ke luar negeri. Jika pendidikan di negeri ini mengalami kemunduran, mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya ke universitas termahal di amerika, inggris, dan belahan dunia lainnya. Kondisi paradoks ini tentu bukan impian kita sebagai masyarakat modern demokratis.

Kita sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum, menginginkan kontribusi adil dalam pembayaran pajak dari seluruh warga Negara tanpa kecuali. Dan pemanfaatan APBN diharapkan berhasil mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil dan bermartabat. Semoga pihak-pihak yang selama ini mempelopori gerakan boikot pajak dan yang sekedar ikut-ikutan berfikir ulang karena gerakan baikot pajak mencederai hak dari warga Negara lainnya.

Oleh Ujang Sobari, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Comments are closed.