Cara Menghitung, Menjurnal Pajak Tangguhan (Bag. I)

Posted: January 4, 2015 in Akuntansi dan Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan
Tags: , , , , , ,

images

Seperti namanya, “Pajak Tangguhan” adalah pajak yang ditangguhkan alias DITUNDA. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menjurnalnya? Sesuai request adminnya JAK, kali ini saya akan membahas mengenai cara menghitung dan menjurnal pajak tangguhan (aset maupun kewajiban).

Karena materinya lumayan banyak dan cakupannya cukup luas, tulisan dibagi menjadi dua bagian. Ini adalah pajak tangguhan bagian pertama yang diharapkan bisa menjadi awal pengenalan sekaligus pemahaman konsep dasar pajak tangguhan yang nantinya bisa dikembangkan ke hal yang lebih kompleks.

Tidak sesederhana mengartikan kata-per-kata secara harfiah, menghitung dan menjurnal pajak tangguhan masih menjadi sumber kebingungan bagi sebagian orang—bahkan yang sudah berpengalaman kerja bertahun-tahun sekalipun, termasuk saya (penulis) tentunya.

Sebelum menuliskan ini, saya sudah membaca berbagai publikasi online terkait dengan pajak tangguhan—sebagai pembanding. Saya sudah pernah menulis topik yang sama dalam bahasa Inggris, untuk konsumsi komunitas internasional. Karena ini untuk kawan-kawan di JAK dan menyangkut pajak, saya pikir pembahasan harus sesuai dengan standard dan dasar hukum yang sesuai dengan wilayah yurisdiksi Indonesia. Untuk itu, secara khusus saya mencari artikel dan jurnal-jurnal mengenai pajak tangguhan yang berbahasa Indonesia. Hasilnya?

Sungguh mengagetkan: ternyata topik ini sudah banyak dibahas dari blog-blog sampai ke website universitas. Penulisnyapun bermacam-macam, mulai dari yang memang memiliki latarbelakang akuntansi sampai dengan yang mencantumkan identitas sebagai “internet marketer.” Internet marketer membahas akuntansi? Hmm… well, what a life.. hehe..

Sayangnya saya tidak menemukan artikel seperti yang saya harapkan. Dari puluhan artikel yang sempat saya telusuri, ada yang isinya hanya 2 paragraf—yang biasa dialakukan oleh para blogger untuk sekedar memperkuat keyword density, ada yang lumayan bagus tetapi tidak cukup detail (tanpa disertai contoh kasus), dan yang paling banyak saya temukan adalah copy+paste isi PSAK.

Kalau PSAK, ya saya tergolong rajin membaca isi PSAK, meskipun setiap kali membacanya, migraine saya selalu kambuh. Apakah karena bahasanya yang sulit dipahami? Susunannya yg meloncat-loncat dari satu PSAK ke PSAK yang lain? Atau karena otak saya yang tidak cukup encer untuk mencerna bahasa ilmiah dan bahasa hukum? Ah entahlah.

Al hasil, saya gagal menemukan pembanding. Tetapi ya sudahlah. Saya paling malas kalau harus menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Daripada berkutat pada kepusingan, lebih baik saya tuliskan menurut versi saya sendiri saja. Bagi pembaca yang ingin strict mengikuti kata-per-kata isi PSAK (terutama untuk keperluan karya ilmiah atau tugas kampus), silahkan baca PSAK. Jika belum punya, bisa googling dengan memasukan kata kunci “PSAK 46,” banyak koq—baik yang asli di IAI atau yang sudah dicopy paste ke blog-blog.

Langsung ke topik utama… saya mulai dengan konsep dasar pajak tangguhanApa ‘sih’ itu pajak tangguhan yang sesungguhnya? Mengapa ada pajak tangguhan—bagaimana bisa terjadi? Baru kemudian perlakuan akuntansinya—sudah pasti disertai contoh kasus dan penjurnalannya.

 

Konsep Dasar Pajak Tangguhan (Deferred Tax)

Seperti sudah saya singgung di preface tulisan ini, “pajak tangguhan” ya pajak yang ditangguhkan. “Gitu aja koq repot… hehehe,” kata kawan saya Bob—super adminnya JAK dengan bahas jawa medoknya. (Sudah kenal belum? Jika belum silahkan sapa dia, he is warm and nice.)

Well, saya pribadi seide dengan dia, kalau bisa dibuat mudah kenapa dipersulit. Tetapi definisi itu saja kan ya tidak cukup—tidak berbau akuntansi, anak SD juga bisa.. iya tidak? Hahaha.. (Sorry Mas Bob just kidding.)

Okelah, “pajak tangguhan” adalah pajak yang ditangguhkan, lalu APA-nya yang ditangguhkan? Ya pengakuannya. Sehingga definisi singkatnya Mas Bob di atas menjadi:

“Pajak tangguhan adalah pajak yang pengakuannya ditangguhkan.”

Dari definisi sederhana di atas, timbul pertanyaan selanjutnya: pengakuan pajak yang mana yang ditangguhkan? Pajak itu jenisnya kan macam-macam. Iya tidak?

Pajak yang ditangguhkan HANYA Pajak Penghasilan (PPh)—baik penghasilan atas operasional di dalam maupun di luar negeri.

Pertanyaan berikutnya: Mengapa ditangguhkan?

Jawabannya agak panjang. Perlu kesabaran untuk bisa memahami konsep yang satu ini. Jika tidak, maka untuk seterusnya tidak akan pernah bisa memahaminya. Saya akan berusaha agar waktu yang anda pergunakan untuk membaca, tidak tersia-sia.

Kuncinya, ini:

Pengakuan pajak tangguhan dalam laporan keuangan di maksudkan untuk mengantisipasi konsekwensi kewajiban pajak penghasilan (utang PPh) baik di masa kini maupun di masa-masa yang akan datang.

Konsekwensi apa (seperti apa)?

Konsekwensi akibat PERBEDAAN PENGAKUAN “Laba Kena Pajak” (baca: laba fiskal) DENGAN “Laba Akuntansi”—alias laba sebelum pajak (baca: laba komersial).

Seperti diketahui, laporan keuangan fiskal disusun dengan menggunakan undang-undang Pajak yang ditentukan oleh pemerintah bersama-sama DPR—yang notabenanya dibuat untuk kepentingan negara berdasarkan pendekatan politis. Sementara itu, laporan keuangan komersial disusun dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (PSAK untuk di Indonsia)—yang notabenanya dibuat untuk kepentingan para pelaku usaha dan stake holders (manajemen, investor, kreditur dan pemerintah) dengan menggunakan pendekatan bisnis.

Perbedaan kepentingan antara pajak dengan akuntansi kemudian menimbulkan perbedaan cara memandang suatu transaksi keuangan—baik dalam menentukan waktu pengakuan maupun besarnya nilai yang diakui.

Perbedaan perlakuan terhadap pendapatan dan biaya (baik itu “saat pengakuan” maupun “nilai”-nya), sudah pasti akan menimbulkan perbedaan nilai antara “Laba Sebelum Pajak” dengan “Laba Kena Pajak” (DPP PPh) dalam Laporan Laba/Rugi, yang pada akhirnya juga mengakibatkan perbedaan pada pengakuan “Utang Pajak Penghasilan” di Neraca.

Misalnya:

Kasus-1. PT. JAK adalah perusahaan kontraktor. Untuk laporan komersial, JAK menggunakan metode “persentase penyelesaian” (percentage-of-completion method) dimana pendapatan diakui berdasarkan persentase tingkat penyelesaian proyek, dan untuk tahun 2012 JAK menerima pembayaran sebesar Rp 100,000,000 dari total kontrak senilai 200,000,000 yang rencananya akan rampung di 2013. Sedangkan untuk laporan fiskal, JAK menggunakan metode “penyelesaian kontrak” (completed-contract method) dimana pendapatan baru akan diakui sekaligus ketika seluruh pembayaran diterima (saat proyek rampung di 2013.) Akibatnya, di 2012 terjadi perbedaan pengakuan pendapatan. Perbedaan pengakuan pendapatan ini mengakibatkan perbedaan pengakuan “Laba Kena Pajak” yang otomatis juga akan mengakibatkan perbedaan pengakuan “Kewajiban Pajak Penghasilan” (Utang PPh) baik di masa kini maupun yang akan datang.

Kasus-2. PT. JAK adalah perusahaan retail. Dalam Neraca komersial tahun 2012, PT. JAK mengakui adanya utang penukaran point belanja yang belum dibayar sebesar Rp 25,000,000 yang kemungkinan akan diklaim oleh pelanggan di 2013. Di sisi lainnya, PT. JAK juga mengakui “Harga Pokok Penjualan” handuk (sebagai penukar point) sebesar yang sama dalam Laporan Laba-Rugi. Sedangkan dalam Laporan Laba-Rugi fiskal, Harga Pokok Penjualan (HPP) handuk yang belum sungguh-sungguh terjadi tidak boleh diakui di 2012 (sesuai ketentuan pajak). Akibatnya, terjadi perbedaan pengakuan HPP antara laporan laba-rugi komersial dengan fiskal. Perbedaan pengakuan HPP tersebut mengakibatkan “laba kena pajak” (laba fiskal) dan “laba sebelum pajak” (laba komersial) juga berbeda, yang pada akhirnya akan membuat “Kewajiban Pajak Penghasilan” (utang PPh) juga menjadi berbeda.

Kasus-3. PT. JAK adalah perusahaan manufaktur. Selama periode 2012, PT. JAK mengeluarkan uang makan untuk beberapa orang pegawai sebesar Rp 2,000,000. Di laporan komersial, semua jenis pengeluaran diakui sebagai beban (atau biaya) termasuk uang makan tersebut—yang akan mengurangi “Laba Kena Pajak”. Sedangkan menurut aturan perpajakan, uang makan tersebut tidak boleh diakui sebagai biaya. Sehingga, besanya laba kena pajak antara laporan fiskal dengan komersial akan berbeda.

Perhatikan kembali contoh kasus pertama di atas. Menurut laporan fiskal 2012 pendapatan JAK nol sehingga TIDAK ADA “Laba Kena Pajak” (laba fiskal), otomatis juga tidak ada utang pajak penghasilan)—karena pendapatan baru akan diakui sekaligus di 2013 sebesar Rp 200,000,000, sehingga laba kena pajak dan utang pajak penghasilan akan terjadi sekaligus di 2013. Sedangkan menurut laporan komersial untuk 2012 adalah Rp 100,000,000, sehingga ADA Laba Kena Pajak (laba komersial) dan Utang Pajak Penghasilan—sisanya yang Rp 100,000,000 akan diakui di 2013. Total pengakuan pendapatan, laba kena pajak dan utang pajak, sejak 2012 hingga 2013, akan sama. Perbedaan hanya terjadi pada “waktu pengakuan”-nya, oleh sebab itu perbedaan yang seperti ini diistilahkan dengan “beda waktu” (timing difference). Dengan kata lain: perbedaan yang terjadi di 2012 hanya bersifat sementara—pada titik tertentu nanti akan menjadi sama, itu sebabnya belakangan ini istilah beda waktu (timing difference) sudah jarang dipakai, digantikan dengan istilah “beda sementara” (temporary difference.)

Demikian juga dengan contoh kedua, yang terjadi hanya beda sementara (temporary difference). Di tahun 2012 pengakuan HPP laporan fiskal lebih besar dibandingkan laporan komersial, akan tetapi di 2013 yang terjadi adalah sebaliknya—laporan komersial akan mengakui HPP lebih besar dibandingkan laporan fiskal. Sehingga, saat semua point diklaim oleh pelanggan, total HPP antara laporan fiskal dan komersial akan sama, total laba fiskal dan laba komersial sama, dan total utang PPh juga sama.

Contoh kasus yang ketiga tidak sama dengan dua contoh sebelumnya. Pada kasus ini, perbedaan yang terjadi bersifat tetap. Dari aspek pajak, pengeluaran untuk uang makan beberapa orang pegawai TIDAK AKAN PERNAH BISA diakui sebagai beban—artinya juga tidak akan pernah bisa dijadikan faktor pengurang laba kena pajak dan tidak akan pernah mengurangi utang pajak di masa-masa yang akan datang. Sedangkan dari prinsip akuntansi, pengeluaran yang sama akan tetap diakui sebagai beban. Dengan kata lain, utang pajak antara yang di laporan fiskal dengan komersial tidak akan pernah sama. Perbedaan yang seperti ini disitilahkan dengan “Beda Tetap” (Permanent Different.)

Lalu, apa hubungannya dengan pajak tangguhan?” Mungkin ada yang berpikir seperti itu.

Ya jelas ada hubungannya. Jika tidak, untuk apa saya capek-capek menuliskannya sampai panjang lebar. Justru yang di atas itulah kunci pemahaman dari konsep pajak tangguhan. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai temporary dan permanent different, mustahil bisa memahami konsep pajak tangguhan. Kalau perlu, baca berulang-ulang hingga benar-benar paham maksudnya. Itu kalau benar-benar ingin menguasai permasalahan pajak tangguhan. Jika tidak, buat apa buang-buang waktu. Iya kan?

Jika sudah paham, kita masuk ke pajak tangguhan…. Lanjut….

Sumber : JAK (Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Comments are closed.