Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) – Bag. 1

Posted: January 1, 2016 in Akuntansi dan Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan
Tags: , , , ,

tax amnesty

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi salah satu tajuk utama di beberapa media. RUU tax amnesty telah dimuat dan tersebar di beberapa media online. Banyak komentar, kritik , dan saran yang mucul mengenai isi di dalam RUU tersebut. Tim Redaksi Ortax lebih jauh ingin mengetahui mengenai latarbelakang, peluang dan tantangan ke depan mengenai tax amnesty dari sudut pandang akademisi. Pada kesempatan ini, tim Redaksi telah melakukan diskusi dan wawancara dengan Wisamodro Jati, S.Sos., M.Int.Tax, seorang akademisi dan pemerhati perpajakan dari Universitas Indonesia mengenai hal terkait, berikut ringkasannya:

1. Tax Amnesty dipandang dari konsep perpajakan

Tax amnesty merupakan upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela dengan memberikan insentif. Tax amnesty dalam jangka pendek bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemberian tax amnesty dimaknai sebagai upaya ‘extra-ordinary’ akibat ketidakmampuan dari otoritas pajak memungut pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, umumnya yang berada di luar negeri. Oleh karenanya, kebijakan tax amnesty harus dirancang menarik sehingga mendorong wajib pajak secara sukarela melaporkan harta dan membayar pajaknya. Selain insentif, kebijakan tax amnesty menawarkan kepastian hukum seperti jaminan wajib pajak tidak diperiksa pajak di masa yang akan datang.

Program tax amnesty jangan dilihat sebagai pilihan jalan pintas untuk mencapai target penerimaan pajak sehingga kebijakan ini seharusnya tidak dilakukan berulang karena hal ini dapat menjadi disinsentif bagi wajib pajak patuh. Program tax amnesty harus dibarengi dengan upaya memperbaiki kemampuan administrasi pajak di dalam mengawasi penghasilan wajib pajak serta memungut pajak. Program tersebut di antaranya meningkatkan integrasi data antar lembaga, kebijakan single identitiy number, exchange of information, serta kebijakan lainnya.

2. Kaitan Tax Amnesty dengan Automatic Exchange System of Information

Automatic Exchange System of Information akan menjadi pintu masuk penegakan hukum. Melalui Automatic Exchange System of Information, otoritas pajak dapat memperoleh informasi relevan dari otoritas pajak di negara lain yang dapat menjadi dasar pemungutan pajak.

Tax Amnesty dalam kaitannya dengan Automatic Exchange System of Information adalah upaya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela membayar pajak sebelum pemerintah melakukan law enforcement dengan memanfaatkan data dari Automatice Exchange System of Information.  Sumber : Wisamodro Jati (Akademisi dan Pemerhati Perpajakan dari Universitas Indonesia)

Comments are closed.