Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) – Bag. 2 (selesai)

Posted: February 1, 2016 in Akuntansi dan Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan
Tags: , , ,

ampunan pajak

Lanjutan Pengampunan Pajak Bag. 1

3. Peluang dan tantangan Tax Amnesty bagi pemerintah Indonesia

Tax Amnesty dapat menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berasal dari harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang belum dilaporkan. Sigit Priadi Primadito (mantan Direktur Jenderal Pajak) menyebutkan potensi penerimaan pajak dari program tax amnesty sebesar Rp 60 triliun. Tax Amnesty juga berpeluang meningkatkan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program-program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur.

Tantangan dari tax amnesty bagi pemerintah Indonesia adalah meyakinkan kepada wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan penghasilannya dan membayar pajak melalui program akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan law enforcement di masa yang akan datang. Keyakinan wajib pajak dalam mengikuti program ini dapat terwujud apabila terdapat insentif pajak yang memadai, kejelasan prosedur serta kemudahan di dalam pengadministrasian pelaksanaan pelaporan harta dan pembayaran pajak.

Di dalam program RUU Pengampunan Nasional, pemerintah telah dengan jelas menjelaskan inesentif pajak berupa uang tebusan dengan tarif yang rendah (3%, 5%, dan 8%). Pemerintah juga telah memberikan kepastian bahwa tidak ada pemeriksaan pajak di masa yang akan datang. Namun sebagai catatan, pemerintah baru memasukkan RUU Pengampunan Nasional ini dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional 2015. Diskusi yang berkepanjangan (wacana tax amnesty sudah didiskusikan lebih dari 1 tahun) akan menciptakan ketidakpastian sehingga akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

4. Kesimpulan, kirtik dan saran

Program Tax Amnesty merupakan upaya extra ordinary untuk meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karenanya, pemerintah harus dapat meningkatkan kemampuan mengawasi dan memungut pajak atas penghasilan wajib pajak sehingga program tax amnesty yang akan dilakukan oleh pemerintah bukan menjadi program rutin yang akan dilakukan pemerintah di masa yang akan datang.

Program tax amnesty yang tercantum dalam RUU Pengampunan Nasional jangan diperluas dengan amnesty di bidang hukum pidana lainnya. Pasal 10 RUU Pengampunan Nasional menyebutkan bahwa wajib pajak juga akan mendapatkan perolehan pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan, kecuali tindak pidana teroris, narkoba dan perdagangan manusia. Pengampunan terhadap perolehan kekayaan tersebut berarti dapat meliputi tindak pidana korupsi, ilegal logging, money laundry, dan lainnya.

Perlu dipahami bahwa esensi pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Tindakan wajib pajak yang tidak patuh dapat diampuni apabila wajib pajak tersebut secara sukarela melaporkan harta dan membayar pajak (uang tebusan) berdasarkan ketentuan undang-undang yang diusulkan pemerintahNamun demikian, pengampunan terhadap tindak pidana lain, seperti korupsi dan illegal logging tidak seharusnya diselesaikan hanya dengan membayar uang tebusan mengingat pelanggaran yang dilakukan telah merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Dampak negatif dari tindakan pidana tidak dapat hanya dihitung dengan rupiah, seperti kerugian lingkungan akibat illegal loging serta ketidakadilan akibat korupsi. Oleh karenanya, pengampunan dengan membayar uang tebusan sebagaimana diususlkan di Pasal 10 RUU Pengampunan Nasional seharusnya dibatalkan.

Sumber : Wisamodro Jati (Akademisi dan Pemerhati Perpajakan dari Universitas Indonesia)

Comments are closed.